Latar Belakang

Upaya pencegahan penularan Covid-19 dengan kebijakan–kebijakan yang ada terus dilakukan untuk menekan laju peningkatan pandemi. Perkembangan kasus Covid-19 di Jawa Tengah terkonfirmasi terus meningkat. Berdasarkan data resmi, Per 22 Maret 2020 ODP berjumlah 2.416 orang, PDP 165 orang sedang dalam perawatan,14 kasus positif dan 3 diantaranya meninggal. Sementara Per 5 Mei 2020, jumlah terjangkit belum menunjukkan penurunan. Jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 total 776, positif sedang dirawat 585, angka positif sembuh 176 dan meninggal 75. (sumber: corona.jatengprov.go.id)

Berbagai pihak menyebutkan, rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan social dan physical distancing berkontribusi pada makin meningkatnya penyebaran pandemi, banyaknya warga yang pulang kampung akibat kehilangan mata pencaharian di kota besar, banyaknya warga yang bertumpu hidup pada pendapatan harian, tidak adanya jaminan sosial yang pasti dari negara turut menyumbang melonjaknya angka positif Covid-19 di Jawa Tengah. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan mulai dari sosialisasi, himbauan penggunakan APD, social dan physical distancing sampai dengan penanganan medis dilakukan. Tak terkecuali menyiapkan realokasi anggaran penanganan Covid-19 terus dimatangkan.

Fitra menilai gerakan Jogo Tonggo yang digaungkan pemerintah provinsi Jawa Tengah merupakan gerakan kebudayaan positif untuk membangun kesadaran masyarakat agar saling peduli, berbagi, handarbeni atas kondisi desa serta bertujuan mengaktivasi lumbung pangan masyarakat partisipatif pada level paling mikro di desa. Hal ini tentu patut diapresiasi. Pada sisi lain, keberpihakan dan kepedulian pemerintah melalui kebijakan dan alokasi anggaran untuk memenuhi hak-hak warga dan melindungi keselamatan jiwa perlu mendapatkan perhatian.

Berdasarkan presentasi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam rapat mengenai penanganan Covid-19 tanggal 6 April 2020 lalu, direncanakan ada alokasi anggaran Rp. 2,097,324,573,000. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk program jaring pengaman sosial, fasilitas kesehatan penanganan Covid-19, jaring pengaman ekonomi, bantuan keuangan pemdes, pengendalian pekerja migran dan sosialiasi-pelibatan Perguruan Tinggi ( yang terakhir adalah masukan Dewan Riset Daerah).



Dari nominal 2 Trilyun lebih, alokasi anggaran terbesar (1,3 T) digunakan untuk Jaring pengaman sosial (JPS). JPS rencananya akan dibelanjakan untuk bantuan pangan non tunai (BPNT) sasarannya adalah 583.416 orang berasal dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) non-penerima program sembako yang tidak dibiayai APBN, Bantuan pangan masyarakat terdampak Covid 19 (exclusion error) dengan sasaran 115,000 orang yang belum mendapatkan bantuan pangan non tunai yang tidak masuk di DTKS sebesar Rp. 200.000/orang, bantuan yang diberikan berupa komponen setara beras 10 kg, sisanya lauk pauk dan kebutuhan packaging.

Selain itu digunakan untuk penanganan kelompok rentan dalam panti-panti Pemprov dan swasta, kelompok non produktif, janda perintis kemerdekaan, bantuan kepada keluarga ODP, PDP, confirmed Covid-19, penjangkauan pendataan warga terdampak melalui pemberian bantuan operasional TKSK dan kebutuhan logistik lainnya. Semula Bantuan Pangan Non Tunai untuk desil 3 dan 4, dialokasikan untuk 1,8 juta Kepala Rumah Tangga menjadi hanya 583.416 KRT, sebanyak 1.216.584 KRT sudah dibiayai oleh APBN. Selain untuk JPS, anggaran penanganan Covid-19 juga akan digunakan untuk program lainnya. Alokasi anggaran penanganan Covid-19 bersumber dari beberapa pos OPD di Jawa Tengah

Temuan dan Rekomendasi

Menelaah rencana alokasi anggaran pemerintah propinsi Jawa Tengah dalam penanganan Covid19, FITRA Jawa Tengah bermaksud menyampaikan pokok pikiran sebagai berikut :

1. Alokasi 1,9 trilyun untuk penanganan Covid-19 masih tergolong rendah dibanding potensi kerawanan sosial ekonomi di Jawa Tengah (angka kemiskinan Jawa Tengah 2019 sebesar 3,743,230 jiwa). Berdasarkan SKB Mendagri dan Kemenkeu untuk 50 % belanja barang dan Jasa dan 50 % belanja modal di Propinsi Jawa Tengah, potensi anggaran yang dapat dipergunakan bisa mencapai Rp 4.010,916,386,000.00, belum lagi ditambah dari anggaran rasionalisasi belanja pegawai dan realokasi dari pos-pos lain.

2. Dari sisi penanganan kesehatan, rasionalisasi rapid test perlu dicermati dan diusulkan untuk ditambah. Pemprov mengasumsikan kebutuhan rapid test untuk 14 ribu ODP sedangkan data ODP di Jateng hingga sekarang sudah mencapai 30.550 orang. Perbandingan alokasi anggaran rapid test dengan jumlah ODP yang ada jelas tidak seimbang. Apalagi gelombang pekerja migran diprediksi akan terus meningkat menjelang lebaran. Alokasi anggaran untuk para petugas pemulasaran dan pemakaman protokol covid juga perlu diperhatikan. Seperti kesaksian para petugas betapa kewalahannya mengurus jenazah standar covid.

3. Program jaring pengaman kesehatan lebih baik digunakan untuk meningkatkan Fasyankes/Sarpras kesehatan yang sudah ada daripada membangun baru yang sifatnya sementara. Berdasarkan data dinas kesehatan terdapat 88 % fasyankes rawat inap yang belum memenuhi standar kelayakan dan 77% non rawat inap yang belum memenuhi standar di Jawa Tengah. Sebagaimana ditunjukkan dalam grafik berikut:

Sumber: data.jatengprov.go.id diolah

4. Program jaring pengaman ekonomi, dari aspek cakupan program dan kegiatan telah menyasar berbagai segmen masyarakat terdampak (Petani, peternak, UMKM, pengangguran, masyarakat non- produktif, kelompok rentan lain) tetapi belum ada program spesifik menyasar pada kelompok nelayan secara umum. Padahal kemiskinan di sektor nelayan menyumbang 25 persen kemiskinan di Indonesia (Data DKP). FITRA belum menemukan data spesifik mengenai nelayan miskin di Jawa Tengah, namun DTKS Jateng berdasarkan lapangan usaha, tercatat ada 89.458 jiwa bekerja di sektor Perikanan Tangkap dan 11.253 jiwa bekerja di perikanan budidaya. Dilihat dari status pekerjaan utama, sebanyak 2.042.280 buruh/karyawan/pegawai swasta. Program spesifik yang dapat mengurangi beban nelayan misalnya, mengusahakan subsidi BBM bagi nelayan kecil, pelatihan skill pengolahan hasil perikanan untuk perempuan nelayan, pelatihan pemasaran hasil ikan.

5. Terkait pencairan bansos yang beragam, penting segera diatur jadwal pencairannya mulai bansos level desa, kabupaten dan provinsi. Ketika masyarakat telah didata sebagai penerima bantuan lalu melihat orang lain telah menerima bansos sementara dirinya belum, akan menimbulkan potensi konflik dan kesalahpahaman di desa. Karena itu, FITRA mengusulkan mekanisme pencairan dimulai dari BLT-DD, setelah itu bantuan berasal dari Kabupaten, terakhir bantuan dari Pemerintah Propinsi sekaligus untuk memberikan bansos bagi warga terdampak yang tidak tercover dalam skema Pusat, kabupaten dan desa. Selain itu, diharapkan pemerintah propinsi dapat membiayai kegiatan yang bersifat strategis dan memiliki manfaat jangka panjang, seperti membangun fasilitas pelayanan kesehatan. Namun ada kendala di lapangan, masih ada 591 desa (7%) di Jawa Tengah yang belum mencairkan DD tahap 1 dan baru 4 desa dari 7.809 desa yang mencairkan DD tahap 2 per 30 April 2020. (Sumber : Dinpermasdes Provinsi)

6. Mendorong adanya posko pengaduan atau Complain Handling Mechanism di semua level pemerintah untuk menampung aspirasi warga yang luput dari pendataan mulai desa hingga provinsi. Mengingat rumitnya verifikasi data bansos, FITRA Jateng mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk mengalokasikan anggaran khusus yang dipersiapkan untuk melayani pengaduan warga yang benarbenar miskin dan terdampak, tidak masuk dalam pendataan baik desa, kabupaten, propinsi maupun pusat (dengan beragam jenis bansos; PKH, BPNT, BPNT Perluasan, DTKS, BST, JPS Kabupaten, BLT-DD). Ini penting dipertimbangkan sebagai bentuk mitigasi bencana, mengingat keterbatasan waktu pendataan dan dalam waktu dekat tidak mungkin melakukan verifikasi DTKS khususnya bagi warga yang masuk kategori exclusion error. Penting dijadikan pertimbangan bahwa, menurut Kepmensos 8/HUK/2019, DTKS tidak termasuk keluarga yang belum memiliki status kesejahteraan. (Sumber: http://bdt.tnp2k.go.id/) Artinya potensi exclusion error cukup tinggi mengingat tidak sedikit warga miskin di Jateng yang belum memiliki kartu kependudukan.

7. Perlu rasionalisasi pada pos-pos penanganan dampak covid-19 yang anggarannya cukup besar seperti pengawasan 19 titik pintu masuk Jawa Tengah sebesar 16 Milyar, pembelian sabun dan handsanitizer untuk semua panti Milik Pemerintah dan swasta sebesar Rp. 16 Milyar lebih. Penting didorong efektifitas pelaksanaan anggaran kegiatan penanganan Covid-19 agar lebih bermanfaat dan tepat guna.

8. Perlu memastikan Jaring Pengaman Sosial juga menjangkau Guru tidak tetap, guru swasta, guru madin, Guru TPQ, serta santri-santri pondok pesantren yang terkena dampak Covid-19 di Jawa Tengah.

9. Pengarusutamaan gender dalam mitigasi bencana perlu diperhatikan. Bagaimana memastikan warga terdampak, warga korban kekerasan, difabel, lansia, tidak sekedar menjadi bagian dari pendataan, melainkan ada bantuan khusus misalnya, makan bergizi bagi lansia dan anak, layanan korban kekerasan (selama Covid-19 relative tutup semua), bantuan untuk pendamping difabel juga penting dialokasikan, karena tidak semua difabel dapat mandiri.

10. Mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk membuat budget-line/laman website khusus penanganan Covid-19 agar semua anggaran yang tersebar di lebih dari 15 OPD dan semua bantuan dari masyarakat, perusahaan, pihak swasta, dapat tersaji dalam satu informasi holistic-integrated updated dan dapat diakses oleh publik. Keterbukaan pengelolaan anggaran penanganan Covid-19 ini penting agar mendapatkan dukungan lebih besar dari masyarakat, memastikan distribusi bentukbentuk bantuan tepat sasaran dan efektif. Dengan harapan tidak terjadi satu orang mendapat beberapa bantuan.

Semarang, 8 Mei 2020
Disusun oleh:
Tim FITRA Jawa Tengah