Breaking News
Home / Publikasi / Banyak Pungutan Pendidikan, Sanggar Kebangsaan Mengadu DPRD

Banyak Pungutan Pendidikan, Sanggar Kebangsaan Mengadu DPRD

Klaten- Sanggar Kebangsaan Kabupaten Klaten audiensi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten  di ruang sidang Kantor DPRD Klaten, Kamis (30/3/2017).

Ketua Komisi IV Edy Sasongko memimpin forum dengar pendapat didampingi  wakil ketua Sriwidodo dan empat anggota lainnya.

Ketua komisi IV Edy Sasongko menuturkan, kami siap menindak lanjuti keluhan masyarakat.

“Kami siap membuat perda pendidikan Klaten. kata Edy.

 

Ketua Sanggar Kebangsaan Mardiyono mengatakan, audiensi dilaksanakan terkait masih maraknya pungutan di sekolah.

“Kami datang menanyakan soal pengawasan penerapan peraturan dalam mengelola pendidikan di sekolah.ujar Mardiyono.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 44 Tahun 2012, pasal 1 ayat 2, dijelaskan, “pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.” jelas Mardiyono

Dalam Permendikbud disebutkan, pungutan hanya dibolehkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Sedangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat/daerah, tidak diperkenankan menarik pungutan. pungkasnya.

Peserta audiensi pengurus dan perwakilan Sanggar Kebangsaan dari beberapa kecamatan di Klaten.

About Fitrajateng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*