Breaking News
Home / Publikasi / Deklarasi Desa Demokratis dan Responsif

Deklarasi Desa Demokratis dan Responsif

Bandung – Deputy Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Misbah Hasan mengatakan, 16 desa ini berkomitmen untuk membangun desa lebih transparan dari sisi anggaran, itulah salah satu point Deklarasi Bandung; Menuju Desa Mandiri, Demokratis, Responsif dan Inklusif ” kata Misbah Hasan, usai pembacaan deklarasi¬†di El Royale Panghegar Jl Merdeka, Kota Bandung, Sabtu (9/12/2017).

Berikut Piont lengakap Deklarasi Bandung;

  1. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas anggaran desa;
  2. Menyusun peraturan di tingkat desa yang responsif gender dan inklusif;
  3. Menyusun data terpilah gender;
  4. Menyusun program dan kegiatan yang fokus pada pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan identitas hukum berdasarkan kewenangan desa;
  5. Melibatkan perwakilan elemen masyarakat termasuk anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya dalam perencanaan dan penganggaran desa;
  6. Melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perdagangan manusia.

“Dari ponit diatas, 16 pemerintahan desa yang mengikuti Deklarasi Bandung, hanya satu desa di Bantaeng yang telah memiliki forum penyandang disabilitas.” kata Misbah

Mayadina RM, koordinator Fitra Jawa Tengah yang hadir saat deklarasi mengatakan, deklarasi ini sangat penting untuk meningkatkan komitmen pemerintah desa khususnya di 16 desa dampingan Fitra dalam mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis, responsif dan iklusif.

“Desa perlu terus di dorong agar mandiri dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakatnya, terlebih kebutuhan kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapat perhatian, seperti perempuan, penyandang cacat dan anak-anak.” imbuh Maya.

Sementara itu, Miftahurrokib, Kepala Desa Pancur, Mayong Jepara mengemukakan, kami senang terlibat sebagai bagian dari deklarasi Bandung. mudah-mudahan desa kedepan semakin baik lagi.

Desa harus diberi ruang yang lebih untuk menata dan mengelola dirinya sendiri sebagaimana mandat UU Desa No 6 tahun 2016.

“Saat ini ada kekhawatiran yang berlebihan, sehingga pengawasan desa sampai seketat itu. akan lebih baik jika saat ini fungsi BPD sebagai mitra dan bagian dari pemerintahan desa ditingkatkan terutama fungsi pengawasan.” kata Rokib

Lebih lanjut, Rokib menyampaikan, perlu adanya keseriusan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengawal kesiapan desa melaksnakan kewenangan desa. karena selama ini komitmen pemerintah masih sangat kurang.” pungkasnya,

Deklarasi Bandung di ikuti oleh perwakilan kepala desa dan BPD 16 desa dari Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan dan Kabupaten Aceh Barat, DI Aceh.

About Fitrajateng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*