Desa Belik merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan belik, yang sekarang menjadi  salah satu desa dampingan dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) selama kurang lebih 7 bulan terakhir ini. Di kecamatan Belik sendiri ada 2 desa yang sudah didampingi oleh KOMPAK dan mitra KOMPAK lainnya beberapa tahun belakangan. Pada tahun 2019, FITRA sebagai mitra KOMPAK diberi kesempatan untuk melakukan program di desa dampingan selama 5 bulan.  Ada dua program yang dilakukan yaitu Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) dan Pekan Pengaduan dan Aspirasi (PPA).

Awal kami datang ke Desa Belik tidak langsung direspon baik oleh pemerintah desa. Mereka cenderung mencurigai dan menyamakan dengan LSM yang kadang datang untuk menakut-nakuti atau mencari-cari kesalahan. “Terus terang saya pribadi agak alergi dengan LSM karena sebagai kepala sekolah, saya sering didatangi orang yang mengaku dari LSM ujung-ujungnya minta uang transport,” ungkap Taryono sebagai wakil ketua BPD Belik.

Namun lambat laun setelah memulai kegiatan pertama Sekar Desa pemerintah desa mulai sedikit terbuka dan mempercayainya yang pada akhirnya tanggapan dari Pemdes dan lembaga lain yang ada di Desa Belik merespon dengan baik.

Sebagian besar  peserta Sekar Desa adalah ibu-ibu dari perwakilan beberapa lembaga yang ada di Desa Belik. Walaupun kegiatannya dilakukan pada malam hari sesuai dengan kesepakatan peserta, dinginnya malam kaki Gunung Mendelem tak menyurutkan semangat para ibu-ibu untuk selalu datang tepat waktu.  Biasanya setelah kegiatan belajar bersama selesai, dilanjutkan dengan diskusi ringan antara pemerintah desa dengan BPD  yang sebelumnya tidak pernah duduk bersama meskipun hanya sekedar ngobrol renyah. Baru setelah adanya pendampingan dari FITRA antara Pemdes dan BPD bisa menjalin komunikasi yang hangat.

Begitu pula ketika kegiatan Pekan Pengaduan dan Aspirasi masyarakat (PPA) dilakukan. beberapa ibu-ibu peserta Sekar Desa menjadi relawan pekan aspirasi, antusiasme para ibu-ibu sangat  membantu BPD  untuk melakukan serap aspirasi kepada warga Desa Belik. Dari pemerintah Desa-pun ikut terjun langsung untuk menggali aspirasi. Mereka mengikuti kegiatan mulai dari serap aspirasi, meng-input hasil aspirasi dan aduan masyarakat hingga kegiatan musdes tindak lanjut.

Musdes tindak lanjut pelaksanaan pekan aspirasi ini merupakan sebuah tindak lanjut dari Pemdes untuk merespon atau menindaklanjuti aduan-aduan dan aspirasi yang muncul dari warga. Dari hasil serap aspirasi ini hasilnya kemudian disinkronkan dengan RKPDes oleh BPD dan pemdes. Aspirasi mana yang bisa masuk pada RKP tahun 2020 atau dimasukkan sebagai bahan perbaikan RPJM Desa untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya. Hasil sinkronisasi inilah yang kemudian diberitahukan kepada masyarakat melalui perwakilan kadus, RT dan kader lainya.

Dari hasil sinkronisasi beberapa aspirasi dan aduan yang masuk dianggarkan dalam APBDes 2020 diantaranya adalah air bersih, pengolahan sampah, pembanguan fisik, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan pelayanan masyarakat. Namun yang menarik pada APBDes 2020 adalah pihak pemdes merencanakan adanya kegiatan pengarusutamaan gender, penyuluhan dan penguatan disabilitas serta adanya pelatihan dan penyuluhan perempuan  dan anak.

                Tulus Handoyo selaku Kaur Perencanaan Desa Belik menjelaskan tujuan adanya pengarusutamaan gender adalah untuk meningkatkan SDM yang ada di Desa Belik. Dengan harapan masyarakat Belik bisa mandiri dan bisa membangun desa bersama pemerintah desa. “Jadi anggaran yang tersedia tidak hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja karena membangun sumber daya manusia juga sangat penting, percuma saja jika fisik sudah namun sumberdaya masyarakatnya tidak seimbang  belum menyadari untuk membangun desa bersama,” terangnya.

Keberpihakan pada nasib perempuan Desa Belik tentu tak lepas dari peran dan komitmen Nur Ajizah sebagai Kepala Desa Perempuan di Desa Belik sejak akhir 2018 lalu. Berdasarkan pengalaman pada tahun-tahun sebelumnya, Pemdes menganggarkan adanya pelatihan seperti menjahit untuk masyarakat namun setelah pelatihan selesai tidak ada tindak lanjut dari masyarakat ketika ditanyakan apa hasil yang didapat dari adanya pelatihan tersebut. “Ini rasanya sia-sia karena kurang tepat sasaran dan ingin mencoba inovasi lain agar bisa tepat dengan apa yang masyarakat butuhkan.”

Maka  dari itu Pemdes Belik berinovasi melalui program pengarusutamaan gender agar nantinya bisa mencetak kader-kader PUG yang bisa memfasilitasi atau mendampingi warga. Harapan lainnya adalah ketika sudah ada kader tersebut pihak Pemdes ingin program atau kegiatan di desa adalah hasil dari usulan secara langsung  oleh warga agar sesuai dengan kebutuhan warga dan tepat sasaran. Sehingga program atau kegiatan dari Dana Desa tidak sia-sia, anggaran juga bisa digunakan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat, yaitu dengan cara warga mengajukan jenis kegiatan dan RAB untuk kegiatan tersebut. “Jadi bukan lagi dari Pemdes yang memberikan kegiatan untuk warga tetapi Desa mengarahkan, memfasilitasi, dan mendampingi kegiatan-kegiatan usulan masyarakat tersebut nantinya. Dengan model semacam ini kan kita bisa membangun desa bersama-sama,” lanjut Kepala Desa yang juga aktif di Fatayat Anak Cabang Belik.                

Begitu pula dengan adanya program penguatan disabilitas yang selama ini masih belum diperhatikan. Selama ini Pemdes bingung akan melakukan kegiatan untuk warga penyandang disabilitas. Apa yang sebenarnya mereka butuhkan dan bermanfaat bagi penyandang disabilitas di Desa Belik ini. Dalam kesempatan terpisah, Marnoto sebagai Sekretaris Desa mengonfirmasi “Kami sudah menganggarkan pada APBDes 2020 sembari menunggu BPD mengadakan serap aspirasi khusus disabilitas di Desa Belik sesuai hasil pekan aspirasi sebelumnya”.


Penulis: Santyka (voluntir FITRA Jateng di Kab. Belik)
Editor: Maulin Ni’am