Breaking News
Home / Editorial / DPRD Wajib Laporkan LHKPN

DPRD Wajib Laporkan LHKPN

Sebagaimana dimuat dalam portal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (5/2) dengan judul “Anggota DPRD Jateng Didorong Sampaikan LHKPN 100%’, KPK menyelenggarakan workshop tentang LHKPN bagi anggota DPRD Jawa Tengah. urgensi LHKPN adalah untuk mencegah tindak pidana korupsi.

Anggota DPRD adalah subyek penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaannya.

LHKPN tidak hanya berlaku bagi DPRD saja, namun juga berlaku bagi pejabat negara atau penyelenggaran lain.

Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap pejabat negara atau penyelenggara lain, betulkah demikian? Mari kita lihat bunyi aturannya.

Setiap penyelenggara negara diikat oleh UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN dan UU No 30/2002 tentang KPK. Undang-undang ini menjadi dasar kewajiban melaporkan LHKPN.

Secara jelas, pasal 5 ayat (2) dan (3) UU itu mewajibkan penyelenggara negara untuk ‘bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat’ serta ‘melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat’.

Kewenangan untuk melakukan pemeriksaan itu ada di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagaimana Pasal 13 huruf (a) UU KPK menyebut KPK berwenang ‘melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara’.

Pasal itu menegaskan bahwa KPK memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan dan wajib dilaksanakan KPK.

Tidak hanya itu, ketentuan dalam kedua undang-udang itu juga menegaskan bahwa pejabat negara wajib mematuhi.

LHKPN menjadi alat penilaian atas harta kekayaan pejabat atau penyelenggara negara, apakah sumbernya wajar dan sah menurut undang-undang atau justru sebaliknya. Jika tidak wajar dan tidak sah tentu berdampak hukum, yakni korupsi.

DPRD menjadi lembaga yang rawan korupsi, hal ini disebabkan oleh kuasa DPRD dalam hal legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga kuasa itu menjadi celah yang sangat memungkinkan anggota DPRD korupsi.

Dari ketiga kuasa tersebut, kuasa anggaran adalah yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi. Suap dan gratifikasi jadi deliknya.

Masyarakat dapat mengambil peran dengan melaporkan harta kekayaan pejabat negara jika diduga diperoleh secara tidak wajar dan tidak sah.

Hak itu dijamin dalam pasal 9 ayat (1) huruf (a) UU No 29/1999 menjamin hak masyarakat untuk ‘mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggara negara.’

Pertanyaan berikutnya, bagaimana jika penyelenggara negara tidak melaporkan LHKPN?

Dalam kasus ini, maka pasal pembuktian terbalik dapat diterapkan. Aturan tentang pembuktian terbalik ada dalam Pembuktian terbalik dalam kasus tipikor diatur dalam Pasal 37 UU No 31/1999.

Pembuktian terbalik ini sebagai alat pembuktian perihal kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambah kekayaannya.

Jika dilaksanakan dengan baik, LHKPN menjadi cara yang jitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh pejabata atau penyelenggara negara. Karena LHKPN juga menjadi bukti awal bagi KPK untuk menelisik kewajaran harta kekayaan yang dimiliki penyelenggara negara.

 

About Fitrajateng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*