Breaking News
Home / Publikasi / FITRA Dukung KPK Usut Tuntas Mega Korupsi BLBI

FITRA Dukung KPK Usut Tuntas Mega Korupsi BLBI

Jakarta – Setelah 15 tahun ada di peti es, kasus mega korupsi BLBI kembali menemukan titik cerah setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti baru berupa Surat Keterangan Lunas (SKL).

Deputi Advokasi Seknas Fitra Apung Widadi, mengatakan pengusustan kasus BLBI harus dituntaskan dengan adanya alat bukti baru berupa surat keterangan lunas.

“BLBI perlu dituntaskan dg alat bukti baru. Nah KPK telah menemukan bukti baru yaitu Surat Keterangan Lunas (SKL). Ini menjadi pintu masuk yang akurat mengusut korupsi  Rp 138,442 triliun. SKL ini adalah pembayaran lunas ke kementerian keungan”  kata Apung Widadi, saat konferensi pers di kantor Seknas FITRA, Mampang, Jakarta Selatan. Rabu (26/4/2017)

Kasus BLBI memiliki dampak yang sangat besar bagi bangsa Indonesia, bahkan dampak itu dirasakan sampai saat ini.

“Korupsi BLBI adalah kejahatan ekonomi yang memperburuk ekonomi saat ini. Bagaimana tidak, korupsi ekonomi ini Berlipat, setelah bailout, dugaan manipulasi jaminan aset, hingga menipu dalam keterangan lunas. Bilangnya sudah lunas tapi sebetulnya belum. Inilah korupsi ekonomi yang berkembang biak, dan aktornya sekarang yang menguasai perekonomian Indonesia.” terangnya

Dalam catatan FITRA, sampai 100 tahun Indonesia Merdeka ( tahun 2045 ), hutang bunga BLBI belum Lunas, negara masih menanggung jatuh tempu kira kira sampai 145 Triliun rupiah. Pertahun, Pemerintah bayar utang bunga saja Rp.7 T. Sedangkan, pengemplang BLBI menikmati hasil korupsi dengan mesin uang yang selalu mengalir dalam bisnisnya.

“Oleh karena itu, belajar dari kasus kasus besar yang ditangani KPK, butuh dukungan Pemerintah khususnya Presiden untuk berul betul memberikan dukungan penuh, agar kasus BLBI ini selesai dituntaskan KPK. Kalau tidak, KPK justru yang akan dikriminalisasi dan dihancurkan oleh konglomerat pengemplang BLBI yang sekarang menguasai rantai gurita bisnis di Indonesia. Presiden harus mendukung penuh dan menjamin proses hukum tanpa intervensi oleh KPK ” tutup Apung.

Sementara itu Sekeretaris Jendral Sekretariat  Seknas FITRA Yenny Sucipto, mengatakan perlu adanya upaya hukum yang lebih kongkrit dan pengawalan seluruh elemen masyarakat dalam penyelesaian kasus BLBI ini, sehingga harapan masyarakat selama ini atas penyelesaian kasus mega korupsi BLBI oleh KPK ini betul-betul terjadi.

About Fitrajateng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*