Koordinator Fitra Jawa Tengah, Mayadina RM memberikan keterangan perihal RPJMD Jateng 2018-2023, Jumat (8/2). (suaramerdeka.com/Hanung Soekendro)

Semarang, suaramerdeka.com – Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jateng menyoroti strategi Pemprov Jateng dalam menurunkan kemiskinan. Langkah yang dituangkan dalam RPJMD 2018-2023 dinilai belum memperlihatkan perencanaan secara riil. Ada kekhawatiran target penurunan kemiskinan kembali gagal pada lima tahun kedepan.

Koordinator Fitra Jawa Tengah, Mayadina RM mengatakan pada RPJMD 2013-2018, penurunan kemiskinan rata-rata per tahunnya di bawah 0,8% (2014-2016). Sementara capaian di atas itu terjadi pada tahun 2016-2017. Celakanya, tak ada data pasti mengenai sektor mana yang memiliki kontribusi besar dalam penurunan kemiskinan.

‘’Butuh usaha yang lebih guna mencapai penurunan kemiskinan di atas 0,8% per tahunnya. Penanggulangan kemiskinan memang mesti menjadi prioritas,’’ kata Mayadina pada saat menyampaikan catatan Fitra pada RPJMD Jawa Tengah 2018-2023 di Semarang, Jumat (8/2).

Mayadina selanjutnya menyoroti sejumlah program gubernur di RPJMD 2018-2023. Ia menyebutnya belum jelas arah dan pola kerjanya nanti seperti apa. Seperti pembentukan Satgas Kemiskinan, kebijakan pendidikan SMA/SMK yang murah tidak tergambar jelas, tata kelola data kemiskinan yang masih amburadul.

Kebutuhan pengentasan pengangguran tidak diurai melalui pendidikan, dan perlu dilakukan peninjauan ulang pada program bantuan renovasi rumah tak layak huni bagi masyarakat miskin karena justru banyak yang ‘nombok’.

Problematika tata kelola data kemiskinan ia sebut secara khusus. Tak hanya data, ego sektoral dalam pengunaan data kemiskinan yang dijadikan patokan sasaran program juga masih terlihat. Padahal data dinilai menjadi yang paling utama agar tidak terjadi salah sasaran.

‘’Salah satu solusi persoalan penganguran adalah menyiapkan SDM yang siap kerja sesuai kebutuhan industri. Maka harus dilakukan penyesuaian sistem pendidikan yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia industrinya,” katanya.

Menanggapi hal tu, Kepala Bappeda Jateng Prasetyo Aribowo mengatakan perihal RTLH yang menyebabkan penerima bantuan ‘nombok’, hal itu terjadi sampai dengan tahun 2017 yang masih menggunakan pola bansos kepada individu. Mulai tahun 2018, RTLH diberikan pada Pemdes melalui bantuan keuangan Pemdes, pembangunan swadaya secara gotong royong.

“Harapanya permasalahan itu tak teradi lagi, karena yang namanya gotong royong tentunya sesuai kemampuan dan kearifan lokal,” kata Prasetyo.

Persoalan data kemiskinan, ada pada proses update dan harus dilakukan secara reguler. Jika dulu dilakukan update setahun sekali maka berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan dari Kemensos update dua kali setahun. Update data bekerjasama denga kabupaten/kota sehingga menekan tingkat kesalahan. Terlebih lagi sudah ada surat edaran Wagub kepada kabupaten/kota untuk memfungsikan sukarelawan.

Terkait penyesuaian materi pendidikan dengan kebutuhan dunia industri, pihaknya mengakui masih menjadi tantangan utama Jateng. Penyebabnya, kecepatan SMK dalam menyiapkan guru, sarpras dan kurikulum belum sebanding dengan dunia industri. Upaya yang dilakukan antara lain, praktik kerja langsung dengan industri, fasilitasi uji kompetesi lulusan SMK minimal 5.000/tahunnya dan revitalisasi SMK.

Oleh: Hanung Soekendro (SM Network)

Sebagaimana dimuat dalam artikel “FITRA Sorot Strategi Penurunan Kemiskinan JATENG”, suaramerdeka.com. Edisi Sabtu, 09 Februari 2019.