Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender (FKKG) Kabupaten Jepara menyampaikan masukan dan rekomendasi kebijakan terkait penanganan covid di Jepara kepada Bupati Jepara. Langkah ini dilakukan untuk menyikapi tingginya angka covid serta banyaknya tenaga kesehatan terpapar covid serta berbagai permasalahan yang melingkupi.

Berdasarkan pemantauan lapangan dan diskusi internal forum, FKKG Jepara menyusun beberapa masukan dan usulan rekomendasi kebijakan yang penting segera dilaksanakan pemerintah daerah. Berikut 14 poin rekomendasi FKKG Jepara sebagaimana tercantum dalam salinan surat yang disampaikan kepada Bupati Jepara pada tanggal 2 Juli 2020.

  1. Pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi tentang protokol kesehatan era covid melalui berbagai media antara lain banner di tempat umum dan strategis, pengeras suara, mobil keliling, melakukan pengawasan dan tindakan tegas bagi warga yang tidak patuh protokol (tidak memakai masker, melakukan social-physical distancing, berkerumun, dan lain sebagainya).
  2. Pemerintah perlu mempertimbangkan penerbitan aturan tentang pembatasan berdasarkan skala wilayah (desa-kecamatan), khususnya pada jam-jam malam sehingga, bagi desa-desa tertentu yang ditemukan (banyak) warga positif covid didorong untuk membatasi akses keluar masuk, diberlakukan jam malam dengan bekerjasama dengan polisi, TNI dan Satpol PP serta razia masker oleh Dinas Perhubungan dan Satpol PP. Hal ini juga dilakukan Pemda Wonosobo saat menjadi kabupaten tertinggi covid kedua se-Jawa Tengah. Dengan adanya pemberlakukan jam malam juga diharapkan agar Pedagang Kaki Lima (PKL) dapat menyesuaikan jam berjualan misalnya mulai berjualan lebih sore dan selesai lebih awal untuk mengurangi kerumunan.
  3. Pengaturan dan pengelolaan pasar tradisional lebih disiplin. Pemerintah daerah perlu mempertimbangkan kebijakan penutupan pasar beberapa hari jika ditemukan pedagang positif covid. Ini dilakukan untuk memberikan pelajaran kepada pedagang dan pengunjung agar mematuhi protocol covid, pentingnya menjaga jarak antar pedagang, mengingat pasar adalah kluster terbesar untuk covid dan sebagian besar pedagang adalah perempuan. Penutupan pasar juga diperlukan untuk melakukan desinfeksi-penyemprotan, melengkapi fasilitas tempat cuci tangan-sabun yang memadai. Perlunya penataan alur pasar (pasar Jepara 2 juga banyak pedagang besar yang datang tengah malam yang berasal dari zona merah). Ada penjaga pasar yang mengatur orang keluar masuk pasar, bagi yang tidak bermasker dan mencuci tangan tidak diperbolehkan masuk.
  4. Pemerintah daerah (DKK) membuat aturan tentang layanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur ketetapan covid-19
  5. DKK perlu memastikan ketersediaan anggaran dan stok APD. Alokasi biaya untuk penyediaan APD dan hazmat tidak hanya untuk nakes yang melayani  pasien namun  semua tenaga kesehatan yang ada di RSUD, termasuk bagian apotek, pendaftaran dan keuangan. Karena tingkat kerentanan yang tinggi terhadap pelayanan pasien di garda depan. Banyak pula rumah sakit swasta dimana nakesnya tidak menggunakan APD lengkap karena minim biaya. Sehingga banyak membuka donasi untuk keperluan APD.
  6. Pemerintah perlu memberikan tambahan insentif, mencukupi  kebutuhan gizi dan vitamin untuk tenaga kesehatan termasuk petugas pengurusan jenazah-pemakaman covid-19.
  7. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan isolasi mandiri karena selama ini kurang efektif karena minim pemantauan dan perhatian. Jika pemantauan warga yang melakukan isolasi mandiri tidak dapat dilakukan, maka sebaiknya kebijakan isolasi mandiri diawasi langsung oleh pemerintah kabupaten.
  8. Mendorong semua desa memiliki tempat karantina mandiri bekerjasama dengan team kesehatan sehingga dapat memantau warga desa ODP, reaktif, maupun warga yang menunggu hasil SWAB, dan sedang melakukan karantina mandiri. Sehingga desa dan warga desa dapat melakukan pengawasan dan menfasilitasi kebutuhan warga terpapar covid, khususnya kebutuhan pokok dan kesehatan.
  9. Meningkatkan peran RT dalam memastikan setiap keluarga yang harus menjalani karantina mandiri memiliki jaminan kelangsungan hidup. Sehingga mereka dapat menjalani karantina dengan tenang, tidak bingung bagaimana mencukupi kebutuhan sehari-hari. (pada awalnya covid terjadi di kalangan orang menengah keatas namun  dalam perkembangannya banyak kasus terjadi di kalangan masyarakat bawah).
  10. Pemerintah daerah perlu melibatkan ulama, pemuka agama, institusi kelembagaan dalam kampanye patuh protokol kesehatan.
  11. Pemerintah daerah mengambil peran aktif dalam berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pendidikan khususnya dan pondok pesantren yang tidak meliburkan santrinya. Koordinasi penting untuk membantu keterbatasan kebutuhan protokol covid, termasuk layanan rapid test untuk ODP.
  12. Pemerintah perlu menyediakan RS/Klinik khusus untuk pemeriksaan dan pelayanan ibu melahirkan. Sehingga para ibu hamil tidak was-was untuk melahirkan karena saat ini RS merupakan tempat yang paling dihindari.
  13. Pemerintah daerah aktif menyampaikan informasi dan edukasi perkembangan covid melalui pesan berantai menggunakan platform media sosial whatapp agar mudah tersebar secara cepat dan efektif. 
  14. Pemerintah menghimbau kepada perusahaan swasta yang ada di Jepara (Garmen, sepatu dan lainnya) untuk melakukan rapid test bagi karyawan secara mandiri untuk menghindari munculnya klaster baru.

FKKG Jepara :

  • Mayadina RM. (Ketua)
  • Hj. Ulfah Chasanah (Klinik Masyitoh)
  • Hj. Qudsiyah (Perwakilan Al-Hidayah)
  • Asmiah (Tokoh Pendidik-Forum Kesehatan Desa)
  • Umi Farida (YPM)
  • Lies Corini (PD Aisyiyah)
  • Ukhrawiyah (TB Care Muhammadiyah)
  • Shinta Dewi (Nasyiatul Aisyiyah)
  • Rida Agustina (Media)
  • M. Iklil (FITRA Jateng)
  • Fadia (Muslimat NU)
  • Saidatun Nikmah (Mahasiswa)
  • H. Sukardi (Media)
  • Lusia Mustika Wati (WKRI)