Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jawa Tengah atau Save KPK Jateng menolak revisi Undang-undang KPK. Mereka mendesak Presiden untuk menolak pembahasan RUU KPK dengan tidak mengirimkan Surat Presiden (Surpres) dan juga meminta DPR RI untuk menarik revisi UU KPK yang disepakati.

Hal itu diungkapkan koalisi pada para wartawan, Jumat (6/9) di Kampus Undip. Koalisi tersebut terdiri dari beberapa lembaga seperti MIP Undip, Pusat Studi Anti Korupsi, Pusat Studi Pendidikan Anti Korupsi, LP3ES Jateng, PATTIRO Semarang, LBH Semarang, LP2K Jateng, Fitra Jateng, KP2KKN Jateng, Komunitas Penyuluh Anti Korupsi (KOMPAK) Jateng, Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang, Persaudaraan Lintas Agama, PMII Kota Semarang, Gusdurian, KKPKC Semarang, dan GKI.

Widi Nugroho dari Pattiro mengungkapkan, upaya pemberantasan korupsi memasuki titik akhir. Upaya sistematis pengebirian dan penggembosan KPK dimulai dari panitia seleksi calon pimpinan KPK hingga sekarang ini secara sembunyi-sembunyi, DPR mengesahkan revisi UU KPK.

“Efektifitas kerja penindakan yang dilakukan oleh KPK tidak lepas dari kewenangan yang diatur dalam UU KPK. Operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK tidak lepas dari kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KPK. Bila kewenangan ini dikurangi dalam revisi UU KPK, maka agenda pemberantasan korupsi dalam ancaman,” tegasnya.

Dia dan rekan-rekan lain yang tergabung dalam koalisi menilai, DPR seharusnya berkaca diri dalam merevisi UU KPK. Justru lembaga DPR masuk dalam lembaga yang kurang dipercaya oleh publik. Kebalikannya dengan KPK sebagai lembaga yang paling dipercaya oleh publik.

“Akan tetapi langkah yang dilakukan oleh DPR justru mempreteli kewenangan KPK yang membuatnya menjadi lembaga yang paling diharapkan publik,” tambahnya.

Koalisi juga mempertanyakan sikap dan maksud DPR untuk melakukan revisi UU KPK. Mengapa revisi UU KPK dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Sumber: https://jogjainside.com/save-kpk-jateng-desak-presiden-tolak-revisi-uu-kpk/