Semarang, 7 September 2019

Setelah semua fraksi menyepakati adanya revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penolakan dari berbagai kelompok masyarakat muncul.

Mereka meminta rencana tersebut dihentikan karena dinilai mengancam pemberantasan korupsi. Di Kota Semarang, Koalisi Save KPK Jateng menegaskan rencana revisi tersebut merupakan upaya sistematis untuk mengebiri dan menggembosi KPK.

Hal itu berkaitan dengan seleksi calon pimpinan KPK yang tengah berlangsung. “Kami mempertanyakan sikap dan maksud DPR untuk melakukan revisi UU KPK yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

DPR sebagai representasi kedaulatan rakyat seharusnya terlebih dahulu menyampaikan maksudnya kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Selama ini tidak ada aspirasi dari rakyat yang menginginkan adanya revisi UU KPK akan tetapi DPR telah bertindak melampaui tujuan dan fungsi kelembagaanya,” ujar Direktur Pattiro Semarang Widi Nugroho yang menjadi bagian dari koalisi tersebut.

Dia lantas menegaskan, Koalisi Save KPK Jateng mendesak Presiden untuk menolak pembahasan RUU KPK dengan tidak mengirimkan Surat Presiden dan meminta DPR RI untuk menarik revisi UU KPK yang disepakati.

Koalisi Save KPK Jateng terdiri atas MIP Undip, Pusat Studi Antikorupsi, Pusat Studi Pendidikan Antikorupsi, LP3ES Jateng, Pattiro Semarang, LBH Semarang, LP2K Jateng, Fitra Jateng, KP2KKN Jateng, Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Jateng, Pemuda Muhammadiyah Kota Semarang, Persaudaraan Lintas Agama, PMII Kota Semarang, Gusdurian, KKPKC Semarang, dan GKI. Sementara peneliti dari Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zaenur Rohman menilai revisi UU KPK melanggar transparansi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam prosesnya.

Menurutnya ini merupakan pelemahan lembaga antirasuah tersebut. Ia melihat draft yang beredar sangat berbahaya bagi keberlangsungan dan eksistensi KPK terlebih lagi bagi masa depan pemberantasan korupsi di Indonesia. Bahkan ia menegaskan ada upaya merobohkan independensi KPK. ”Ini misalnya, penyelidik harus berasal dari Polri.

Artinya nanti KPK akan bergantung pada Polri dalam perekrutan penyidik. Berikutnya, tidak ada lagi penyidik independen dan perekrutan hanya dari polisi, jaksa, ataupun juga PPNS. Yang lain, penuntutan KPK harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung.

Dengan begitu KPK akan kehilangan independensinya,” ungkap Zaenur. Ketiga hal yang ia sebutkan membuat KPK bergantung pada lembaga lain dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, ia juga menyoroti pemangkasan wewenang penyadapan padahal langkah tersebut efektif bagi KPK untuk operasi tangkap tangan.

Penyadapan merupakan hal yang paling ditakuti bagi oknum pejabat negara dan politisi yang ingin bermain-main dengan korupsi. Dalam revisi, mekanisme penyadapan akan sangat rumit sehingga membatasi gerak KPK melakukan penyadapan.

Mengenai Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), KPK tidak mempunyai wewenang. Lembaga itu akan meningkatkan status ke penyidikan ketika seluruh alat bukti sudah sangat kuat. Kalau nanti ada kewenangan SP3, banyak pihak khawatir performa KPK bakal menurun. Zaenur melihat kewenangan SP3 membuka peluang adanya permainan kasus oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Karenanya ia menegaskan tidak perlu ada kewenangan SP3 agar lembaga juga bekerja secara maksimal dan tidak main-main ketika meningkatkan tahapan proses pemeriksaan. ”Banyak pihak melihat beberapa hal yang akan direvisi merupakan bentuk pelemahan KPK. Presiden harus berani menolaknya,” tandasnya.

Mantan Ketua KPK Busyro Muqoddas menambahkan, ada upaya pelemahan KPK secara sistemik. Pelemahan tidak hanya sekarang tetapi sudah berkali-kali dilakukan sejak zaman Presiden SBY. Namun SBYkemudian menghentikannya sehingga tidak berlanjut. Ia mengatakan kesepakatan wakil rakyat melakukan revisi tidak lepas dari peran ketua partai politik.

Ia mendesak para pimpinan partai politik untuk tidak melakukan pelemahan melalui wakil rakyat yang duduk di DPR. Rakyat sangat berharap terciptanya pemerintahan yang bersih dan menekan korupsi sehingga yang diperlukan justru memperkuat KPK bukan malah melemahkannya.

Tergantung Pimpinan

Di Jakarta, Ketua KPK Agus Rahardjo berharap agar Presiden Joko Widodo tidak membiarkan Komisi Pemberantasan Korupsi tersungkur dan lumpuh dengan rencana revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK.

“Kami percaya, Presiden Joko Widodo tidak akan membiarkan anak reformasi ini tersungkur, lumpuh, dan mati,” kata Agus Rahardjo dalam surat terbukanya, kemarin. Dia menegaskan, keberlanjutan lembaga antikorupsi bergantung pada pimpinan tertinggi. “Di manapun di dunia, keberlanjutan lembaga antikorupsi sangat tergantung pada pimpinan tertinggi.

Revisi UU KPK ini akan berlanjut atau tidak, peran Presiden sangat penting. Jika Presiden tidak bersedia menyetujui, maka RUU tersebut tidak akan pernah jadi UU. Jika Presiden ingin KPK kuat, maka KPK akan kuat,” tambah Agus. Ia menilai bahwa upaya melemahkan, melumpuhkan atau mematikan KPK adalah pengkhianatan terhadap semangat reformasi.

“Serangan-serangan terhadap KPK mungkin tidak akan pernah berhenti sepanjang kekuatan para koruptor masih ada dan tumbuh subur. Karenanya jika hal itu dibiarkan maka bukan tidak mungkin akan membunuh harapan kita semua tentang Indonesia yang lebih baik dan mampu menjadi negara maju, yang adil, makmur, dan sejahtera dalam waktu yang tidak terlalu lama ke depan,” jelas Agus.

Menurut Agus, korupsi terlalu mengakar sejak lama. Pejabat-pejabat yang dipilih menyalahgunakan kewenangan yang dipercayakan untuk kepentingan pribadi.

“Kenyamanan mereka melakukan korupsi tampaknya memang sangat terganggu dengan kerja KPK, terganggu dengan masyarakat yang selalu mendukung KPK ketika ada upaya-upaya melumpuhkan KPK,” tambah Agus.

Korupsi pun menjadi biaya tambahan yang justru akan semakin membebani para pelaku usaha dan membuat investor berhitung ulang jika ingin memutuskan investasinya di sebuah negara.

“Di tengah upaya Presiden meyakinkan para investor untuk menanamkan modal di Indonesia, maka penguatan pemberantasan korupsi akan menjadi bagian dari strategi tersebut,” ungkap Agus. Dia juga mengungkapkan, pelaku korupsi pejabat publik terbanyak adalah para anggota DPR dan DPRD yaitu dalam 255 perkara. Kemudian kepala daerah berjumlah 110 perkara.

“Mereka diproses dalam kasus korupsi dan ada juga yang dijerat pencucian uang. Ini baru data sampai Juni 2019. Setelah itu, sejumlah politikus kembali diproses,” tambah Agus. Selama upaya pemberantasan korupsi dilakukan di Indonesia, mungkin tidak akan pernah terbayangkan ratusan wakil rakyat dan kepala daerah tersentuh hukum.

“Adagium hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas sering sekali kita dengar. Namun dengan dukungan publik yang kuat, KPK berupaya untuk terus menjalankan tugasnya,” ungkap Agus. Selain anggota DPR, DPRD, Kepala Daerah, ada 27 Menteri dan Kepala Lembaga yang dijerat, dan 208 perkara yang menjerat pejabat tinggi di instansi, yaitu setingkat eselon I, II dan III.

Tercatat, Ketua DPR RI dan Ketua DPD aktif, dan sejumlah menteri aktif yang melakukan korupsi juga ikut diproses. “Karena itu, saya kembali mengajak masyarakat untuk tetap menjaga rumah bersama ini. Rumah yang tegak lurus karena citacita yang luhur dan kepemilikan dari seluruh masyarakat Indonesia yang antikorupsi.

Banyak badai yang harus kita hadapi, termasuk upaya revisi UU KPK yang kembali dimunculkan. Jika demikian isi peraturannya, KPK akan lumpuh,” tegas Agus. Sementara itu, beberapa politikus di DPR justru menyatakan sebaliknya. Mereka menyatakan jika revisi UU tentang KPK itu tidak bermaksud memperlemah tapi justru memperkuat.

“Saya kira ini harusnya bisa untuk perbaikan dan mungkin justru membuat institusi KPK semakin kuat, dalam hal governancenya,” kata Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Politikus Partai Gerindra itu juga mengatakan belum melihat secara rinci poinpoin yang akan direvisi. “Ya, saya sendiri belum lihat poinpoinnya seperti apa. Tetapi, ini sudah berkalikali dibahas di DPR, termasuk bersama pemerintah,” katanya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan, fraksinya mencermati selama ini KPK begitu gencar melakukan aspek penindakan, namun indeks korupsi tidak berkurang. 

Sumber: https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/197080/ramai-ramai-tolak-revisi-uu-kpk