Disusun oleh : Mayadina RM
Supporting Data : M. Iklil

Salah satu faktor untuk mengukur seberapa besar dan efektif komitmen pemerintah daerah terhadap suatu persoalan adalah dengan melihat kebijakan alokasi anggaran. Kebijakan alokasi anggaran sebagai salah satu instrumen negara, dapat memberikan gambaran apakah upaya menanggulangi HIV/AIDS mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah.
Berdasarkan data, angka HIV AIDS di Jepara secara kumulatif mulai tahun 1997 sampai bulan September 2019 mencapai 1228 orang. Besaran angka tersebut masih didominasi oleh ibu rumah tangga dan LSL (lelaki suka lelaki). Artinya, faktor terbesar disebabkan oleh ketidaksetiaan terhadap pasangan, seks bebas dan minimnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi sejak menginjak usia remaja. Merespon persoalan tersebut, FITRA Jawa Tengah ingin menyoroti kebijakan pemerintah melalui alokasi anggaran dinas kesehatan.


Total Alokasi anggaran Dinas Kesehatan dalam Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) 2020 direncanakan sebesar 371.454.557.000 terdiri dari 109.319.515.000 atau 29,4 % belanja tidak langsung dan 262.135.042.000 atau 70,5% belanja langsung. Sementara itu, untuk program pengendalian HIV AIDS hanya dialokasikan sebesar Rp. 123.000.000.000. dalam kegiatan Fasilitasi Komisi Penanggulangan HIV/AIDS Daerah Kabupaten Jepara atau sebesar 0,03% dari total belanja Dinas Kesehatan. Anggaran tersebut ditargetkan untuk pembentukan Warga Peduli AIDS (WPA) sebanyak 12 titik. Selain itu juga digunakan untuk kegiatan sosialisasi dan support kelompok dukungan sebaya. Anggaran ini dinilai FITRA sangat minim ditengah tingginya kumulasi ODHA di Jepara.


Sumber data : PPAS 2020

Berbagai persoalan terkait ODHA yang penting diperhatikan pemerintah antara lain, minimnya Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak-anak ODHA. Terdapat 25 anak-anak dengn HIV AIDS yang tidak mendapatkan PMT. Harapannya PMT tersebut dapat diberikan satu paket dalam pengambilan ARV di RSU. Anggaran kegiatan pertemuan pendamping dengan ODHA tahun 2020 justru dipangkas. Menjadi 2 bulan sekali, padahal kebutuhannya pertemuan rutin sebulan sekali. Pertemuan tersebut penting untuk mengantisipasi angka putus obat yang cukup tinggi mencapai kisaran 300 orang. Kendala lainnya adalah akses ARV. ARV selama ini memang sudah gratis, namun ada biaya administrasi dan transportasi pengambilan obat yang dianggap cukup lumayan memberatkan ODHA. Pada aspek pelayanan pengambilan obat sudah baik dengan pelayanan apoteker khusus untuk memudahkan ODHA dalam pengambilan obat di RSU. Namun komitmen Pendamping dan ODHA, ada atau tidak ada dana akan terus mengupayakan pertemuan. Apalagi ada MOU dengan RSU untuk memanfaatkan ruang Matahari secara free. Cukup disayangkan, untuk mobilitas pendamping tidak dipikirkan oleh pemda. Tahun lalu, ada transport pendamping dari Dinas Kesehatan, setahun 2 kali Rp 9 juta/2 untuk 4 orang selama setahun, menurut Nurul salah satu pendamping ODHA. Rencananya tahun 2020, akan dianggarkan oleh komisi B untuk anggaran Pendampingan ODHA Rp. 50 juta. Namun masih perlu dibuktikan dalam RAPBD Jepara tahun 2020, karena dalam dokumen KUA PPAS tidak ditemukan.
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah, perlunya menginisiasi program pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja dan anak-anak sekolah untuk mengantisipasi seks bebas dan potensi LSL. Sehingga ketika anak masuk usia baligh, dia memiliki pengetahuan yang cukup mengenai organ reproduksi, bagaimana memanfaatkan dan paham dampak serta risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas seksual. Program pendidikan kesehatan reproduksi sangat strategis berkolaborasi dengan OPD lain seperti Dinas Pendidikan, DPPPAPPKB dan pemerintah desa. Karena Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan tersebut sebagaimana tercantum dalam Permendesa No. 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020, Pasal 11 (3).