Saya berharap kedepan makin banyak masyarakat desa yang mau belajar tentang anggaran desa karena menyangkut tentang haknya, dan juga mau belajar bagaimana tanggungjawabnya sebagai masyarakat di desa.

Oleh: Kukuh Ajianto, (Community Organizer Sekolah Anggaran Desa)

Pada tahun 2018 tepatnya di bulan November saya mendapatkan kesempatan kali pertama untuk mengabdikan diri di desa kelahiran saya secara resmi sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang Jawa Tengah. Berikut adalah penggalan kisah dari perjalanan panjang pelembagaan akuntabilitas sosial di desa.

Saya akan mulai dengan menceritakan secara ringkas bagaimana proses awal mula saya terpilih menjadi anggota BPD. Proses rekruitmen BPD diawali melalui pemilihan yang dilaksanakan di Balai Desa dan diikuti oleh seluruh ketua RT di Desa. Di dalam forum RT itu dilaksanakan proses pemilihan anggota BPD yang sebelumnya calon-calon diusulkan oleh para musyawirin. Melalui serangkaian proses pemilihan, saya terpilih menjadi anggota BPD mewakili unsur pemuda. Setelah berita acara ditandatangani, saya bersama seluruh anggota BPD terpilih lain akhirnya dilantik pada November 2018 dan saya mendapatkan mandat menjadi sekretaris BPD Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang periode 2018-2024.

Sebagai anggota BPD baru tentu membutuhkan proses adaptasi sembari mempelajari apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPD. Puji syukur di tengah proses itu, tepatnya pada triwulan pertama tahun 2019 Desa Sikasur menjadi salah satu desa yang mendapatkan pendampingan program dari FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) dengan target penguatan kelembagaan BPD dan program Sekar Desa (Sekolah Anggaran Desa).

Di sinilah awal mula saya mengenal FITRA dan mengenal Sekar Desa, yang menurut saya mestinya menjadi materi wajib, yang harus dipahami oleh anggota BPD dalam meningkatkan kapasitasnya.   

Peningkatan kapasitas yang dilaksanakan oleh FITRA diikuti oleh beberapa unsur, antara lain dari Pemerintah Desa sendiri beserta lembaga-lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan ada juga dari kalangan penyandang disabilitas.

Sebagai anggota BPD saya merasa terbantu sekali karena dalam kegiatan tersebut saya dibekali berbagai macam materi, baik tentang regulasi yang menjadi pegangan kelembagaan BPD dalam menjalankan tugas maupun bimbingan dalam mengimplementasikan aturan-aturan terkait, seperti yang tertulis di dalam salah satu fungsi BPD yaitu tentang cara menampung dan menyalurkan aspirasi.

Melalui bimbingan dan pendampingan dari FITRA saya bersama seluruh anggota BPD mengadakan kegiatan Pekan Aspirasi yang diawali dengan membentuk panitia, membuat SK dan jadwal kegiatan. Secara teknis dalam kegiatan pekan aspirasi tim kami menyebar dan menyerap aspirasi warga baik door to door ke rumah warga, ke organisasi pemuda dan jamaah tahlil. Bagi saya ini adalah hal baru dan pengalaman yang sangat bermakna karena sebelumnya serap aspirasi hanya tersentral di balai desa. Itupun keterlibatan unsur masyarakat masih belum maksimal.

Serap aspirasi secara langsung mempermudah BPD dalam menggali dan mencari informasi yang benar-benar riil sesuai dengan kebutuhan warga. Hasil serap aspirasi yang kami kumpulkan kemudian diolah. Kami kelompokkan aspirasi sesuai bidang, isu, dan kewenangan untuk selanjutnya kami sajikan menjadi 10 isu teratas.

Dari hasil 10 isu tersebut kita adakan Musdes Penyelesaian Aduan dan Aspirasi Masyarakat oleh BPD. Alhamdulillah ada beberapa isu yang direspon baik oleh pemerintah desa dan menjadi prioritas program di RKPDes.

Seiring berjalannya waktu saya pribadi semakin percaya diri dengan bekal dan pengalaman belajar di forum Sekar Desa. Namun ternyata pada akhirnya saya menyadari bahwa menerapkan aturan-aturan di tingkat desa itu tidak mudah dengan berbagai macam dinamika dan kepentingan para pemangku kebijakan. Ada banyak persoalan publik yang harus diselesaikan mulai adanya tuntutan dari pemuda dan masyarakat atas timbulnya dampak dari adanya galian C, hingga persoalan perbedaan pandang tentang pola penyelesaian atas persoalan-persoalan yang menurut saya cukup fundamental. Hal terakhir itu yang akhirnya membuat saya memutuskan untuk mengundurkan diri sebagai anggota BPD.

Singkat cerita karena hubungan baik dan masih terjalinnya komunikasi dengan rekan-rekan di FITRA, pada tahun 2021 saya mendapatkan kesempatan besar untuk bergabung menjadi CO (Community Organizer) FITRA untuk Kabupaten Pemalang.

Awal mula berkegiatan di FITRA saya mempelajari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari seorang Community Organizer. Dikarenakan sebelumnya saya menjadi peserta, menjadi tanggung jawab luar biasa ketika saya diberikan tugas untuk membimbing anggota BPD di desa dampingan.

Pertemuan, rapat, briefing yang dilakukan setiap pekan menjadikan saya cukup cepat dalam beradaptasi. Ditambah adanya modul Sekar Desa serta arahan dan bimbingan dari LC (Local Coordinator) dan semangat kerja dari rekan-rekan yang menjadikan tim Kabupaten Pemalang solid dalam menjalankan tugas-tugas pemberdayaan. Saya bersama tim menjalin komunikasi baik secara kelembagaan maupun personal kepada seluruh desa dampingan untuk dapat menjalankan fungsi pemerintahan yang akuntabel dan responsif gender di tingkat desa.

Berbagai macam upaya dilakukan, membangun komunikasi untuk dapat bekerjasama dengan beragam OPD yang berada di Kabupaten Pemalang, di tingkat kecamatan dan desa. Namun semua yang dilakukan belum mendapatkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.

Menjelang akhir tahun 2021 kami mencoba untuk mengajak dari kalangan pemuda dan akhirnya dapat bekerjasama dengan Karang Taruna Kabupaten Pemalang untuk menyelenggarakan program yang diberi nama SEKAR MOVE-ment (Sekolah Anggaran for Millenial Organizing Village) yang merupakan program fokus untuk Pemuda dalam belajar materi-materi sekolah anggaran desa.

Pasca terselenggaranya Sekar Movement, Ketua Karang Taruna Kabupaten Pemalang mempresentasikan kegiatan kolaborasi yang dilakukan bersama FITRA di hadapan Bupati Pemalang. Puji syukur hal ini direspon baik oleh Bupati Pemalang dan berjanji akan mendorong kegiatan Sekar Movement agar dapat di implementasikan di seluruh desa di Kabupaten Pemalang.

Akhir cerita, saya masih merasa kurang maksimal dalam menjalankan tugas-tugas pemberdayaan bersama FITRA. Selain karena keterbatasan waktu yang sangat singkat, praktis hanya 10 bulan kami bekerja, kondisi pemerintahan yang ada di Kabupaten Pemalang masih setengah hati dengan kehadiran NGO/LSM yang fokus pada Pendidikan Anggaran.

Namun saya merasa beruntung, selama melakukan kegiatan pemberdayaan bersama FITRA saya mendapatkan banyak hal positif, ilmu  yang luar biasa, relasi baru, pengalaman dalam menjadi Community Organizer, serta persoalan-persoalan yang dihadapi dalam kerja-kerja pemberdayaan. Saya baru sadar bahwa niat baik, dilakukan dengan baik serta berdampak baik tidak selalu dapat diterima dengan baik.

Di sisi lain saya merasa bangga dapat menjadi bagian dari keluarga besar FITRA yang begitu luar biasa dalam gerakan pemberdayaan masyarakat desa. Saya berharap kedepan makin banyak masyarakat desa yang mau belajar tentang anggaran desa karena menyangkut tentang haknya, dan juga mau belajar bagaimana tanggungjawabnya sebagai masyarakat di desa.

Pengalaman selama bersama FITRA akan coba saya manfaatkan sebaik mungkin dalam kerja-kerja pemberdayaan ke depan baik individu maupun bersama rekan-rekan yang memiliki kesamaan pandang dalam melihat pola berjalannya pemerintahan yang baik, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Salam Transparansi!