Awal tahun 2020 menjadi awal tahun yang berat bagi masyarakat dan pemerintah. Bukan hanya di Indonesia, tapi dirasakan hampir seluruh Negara di dunia. Kemunculan virus jenis baru yaitu Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di akhir tahun 2019 menyebar dengan cepat ke seluruh belahan dunia. Indonesia sendiri baru terkena dampak virus ini diawal tahun 2020, dengan kenaikan pasien positif semakian bertambah signifikan setiap harinya terutama di kota Jakarta. Hal ini berdampak pada semua sektor, baik pekerja buruh lepas sampai ke pegawai kantoran. Untuk memutus tali penyebaran virus Covid-19 ini pemerintah menetapkan sementara untuk bekerja dari rumah (work from home) bagi karyawan kantor atau yang memungkinkan membawa pekerjaannya ke rumah. Mulai dari Pemprov, Pemkab dan Pemdes melakukan pencegahan dengan menyemprotkan desinfektan di tempat umum dan fasilitas umum.

Kabupaten Pemalang menganggarkan sebesar 18,3 milyar (yang kemudian ditambah hingga mencapai 29 milyar per Mei 2020) untuk menangani kasus Covid-19. Seluruh desa di Kabupaten Pemalang dihimbau untuk melakukan penyemprotan di lingkungan masing-masing.

Akhir-akhir ini lonjakan pasien positif Covid-19 semakin menyebar sampai ke desa. Karena warga dari zona merah memutuskan untuk pulang ke kampung halaman atau hanya sekedar berkunjung ke sanak saudara. Kabupaten Pemalang mendapat lonjakan pemudik pertanggal 1 April 2020 sebanyak 36.391 orang yang tersebar di 14 kecamatan. Kecamatan yang mendapati pemudik paling tinggi adalah kecamatan Randudongkal sebanyak 4.601 orang dan kecamatan Belik sebanyak 4.482 orang.

Di kecamatan Belik, tepatnya di desa Kuta yang sekaligus sebagai desa dampingan FITRA mendapati lonjakan pemudik dari tanggal 29 Maret 2020 sampai 2 April 2020 sebanyak 232 orang, dengan jumlah pemudik yang berbeda setiap harinya. Desa Kuta menyumbang sebanyak 0,1% pemudik di wilayah kecamatan Belik. Kebanyakan pemudik datang dari Jakarta dengan pekerjaan rata-rata sebagai buruh. Dengan kondisi warga Kuta banyak yang merantau, hal ini bisa menjadi gambaran bahwa akan selalu bertambah banyak pemudik yang akan pulang.

Dengan jumlah pemudik yang semakin bertambah setiap harinya membuat masyarakat Kuta semakin resah, oleh karenanya pemdes Kuta membentuk relawan satgas covid 19 yang di dorong oleh BPD, namun pada saat pembentukan satgas hanya satu anggota BPD yang diundang. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagi anggota BPD yang lain.

Walaupun sudah ada relawan satgas Covid-19 di Desa Kuta, hal ini tetap dirasa kurang agresif menurut BPD. Sejauh ini BPD sudah mendorong dengan melakukan penyemprotan fasilitas umum misalnya, tetapi kurang direspon oleh pihak desa. Ditambah dengan statemen Kades “Warga jangan ditakut-takuti.” Padahal BPD berpendapat bahwa hal ini dilakukan sebagai bentuk kewaspadaan dari pihak BPD. Ini juga yang menjadi dasar BPD mendesak pemdes agar melibatkan kelompok masyarakat, salah satunya Ormas Gerakan Pemuda Ansor yang memang aktif di desa Kuta.

GP Ansor menggerakkan anggotanya untuk ikut berpartisipasi. GP Ansor Desa Kuta menyediakan posko relawan covid 19 yang bertempat di balai desa Kuta beserta fasilitas yang dibutuhkan untuk memantau para pemudik yang datang ke Kuta. Setiap harinya ada relawan berjaga di posko yang dibagi menjadi 12 tim, kurang lebih berjumlah 60 orang. Tim tersebut bertugas untuk mencatat pemudik yang baru saja datang ke desa Kuta. Relawan tersebut terdiri dari Pemdes, kader kesehatan, BPD dan Ansor. Relawan yang paling banyak dari anggota Ansor. Untuk anggaran penanganan covid 19 ini juga disupport oleh GP Ansor, karena dari desa belum jelas pendanaannya.

Desa Kuta sendiri dalam APBDes 2020 tidak mengalokasikan anggaran Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak. Semestinya BPD dapat mendorong Pemdes untuk segera melakukan Musdes realokasi anggaran dari APBDes 2020, agar penanganan covid 19 ini teranggarkan dan jelas arah anggarannya. Namun sangat disayangkan baik BPD maupun pemdes belum ada inisiatif untuk melakukan musdes ini.

Dengan adanya kejadian tak terduga ini, bisa menjadi gambaran betapa pentingnya kesamaan persepsi yang sesuai dengan peraturan antara pemdes dan BPD sehingga tidak saling tunggu untuk segera menangani permasalahan yang terjadi di desa. Baik pemdes dan BPD sudah semestinya tahu tentang tupoksinya masing-masing sehingga tidak merasa kebingungan untuk melakukan sesuatu. Pemdes dan BPD menjadi kunci pengambilan kebijakan di desa. Untuk itu koordinasi antara kedua lembaga perlu dipererat dan lebih intensif untuk saling sama-sama mencari solusi terbaik yang harus dilakukan desa dalam menangani kejadian luar biasa dan mendesak seperti sekarang.

Berdasarkan pemantauan kondisi desa, beberapa program/kegiatan yang bisa dilakukan Desa Kuta terkait penanggulangan wabah covid 19 antara lain sebagai berikut:

  1. Desa memproduksi APD sederhana (masker kain) dengan memberdayakan ibu-ibu dengan fasilitasi mesin jahit yang sudah dimiliki desa. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
  2. Menggerakkan warga untuk menanam bahan makanan pokok yang umur tanamnya pendek sebagai antisipasi kelangkaan atau mahalnya sembako dalam 2-3 bulan kedepan. Baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri atau sebagai cadangan pangan bagi daerah sekitar.
  3. Melakukan pemetaan kebutuhan dasar warga, khususnya warga yang menjadi pengangguran/setengah menganggur, kelompok rentan selama masa pembatasan sosial berlangsung.
  4. Update informasi secara rutin baik antar lembaga desa maupun kepada warga. Arus informasi yang jelas dan valid mencegah terjadinya panik.
  5. Memanfaatkan kader kesehatan desa yang ada di setiap dusun dan perwakilan RT untuk mengajak/men-sosialisasikan agar selalu hidup sehat dan bersih.

Penulis: Ismi Wasdiana (voluntir FITRA Jateng di Kab. Pemalang)