Breaking News
Home / Publikasi / Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

Penguatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa

Jepara – Bandan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memiliki posisi yang kuat ditengah masyarakat khususnya dalam menjalan fungsi dan tugasnya. Hal itu penting agar dapat membantu meringankan beban petinggi (kepala desa) dan aparat desa dalam pengeloaan atau penggunaan dana desa.

Hal itu mengemuka saat pelatihan penguatan fungsi BPD dalam mendorong pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif yang diselnggarakan oleh Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) bekerja sama dengan Koalisi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) di Hotel Jepara Indah, Jumat-Minggu (4-6/8).

Pelatihan dibuka oleh Assisten 1 Bupati Jepara Ahmad Djunaidi itu dihadiri Kabag Pemerintahan Pemerintahan Desa, perwakilan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Kompak.

Pelatihan ini ditujukan untuk memperkuat fungsi dan tugas BPD, beberapa materi yang disajikan terkait pembelajaran implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pendalaman fungsi BPD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 110 tahun 2016 tentang BPD, analisa dokumen perencanaan dan penganggaran desa dan penyusunan rencana kerja BPD

Pelatihan diikuti oleh 40 peserta terdiri BPD, Kepala Desa dan aparat desa di 4 desa. Desa Mayonglor dan Desa Pancur (Kecamatan Mayong), Desa Dongos (Kecamatan Kedung) dan Desa Tegalsambi (Kecamatan Tahunan).

Koordinator Fitra Jateng, Mayadina RM mengatakan, banyak faktor yang jadi sebab pelanggaran pengelolaan dana desa, dianataranya karena lemahnya kontrol dan pengawasan penggunaan dana desa, khususnya pengawasan oleh pemerintahan ditingkat atasanya seprti kecamatan, kabupaten, provinsi dan pemerintah pusat.

Selain itu, Mayadina menuturkan masyarakat juga memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan penggunaan dana desa agar sesuai dengan peruntukan. Di internal desa juga ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang salah satu fungsinya adalah melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

“Pada tingkat kabupaten kebijakan yang diperlukan terkait implementasi UU Desa harus segera dituntaskan, misal Perbub tentang Kewenangan Desa dan Perbub tentang Penguatan Fungsi dan Tugas BPD. kata Mayadina.

Fitra mendorong fungsi pengawasan, pendampingan dan pembinaan di daerah yang menjadi tanggungjawab kabupaten. Bupati melalui camat dan inspektorat daerah memiliki peran memastikan dana desa dikelola untuk kepentingan masyarakat desa. Fitra berharap tidak ada kepala desa yang ditakut-takuti saat akan mengelola dana desa. Justru harus ada penguatan pemahaman terhadap regulasi dan praktik pengelolaan dana desa.

Eppy Lugiarti Kasubdit Advokasi Perdes, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam pemaparan materinya menegaskan, bahwa BPD adalah organisasi desa yang saat ini semakin jelas fungsi dan tugasnya, terutama dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

“BPD harus terus berbenah agar fungsi dan tugasnya bis berjalan dengan baik, pelatihan seperti ini sangat penting terlebih selama ini penguatan kapasitas anggota BPD memang kurang mendapat perhatian.” Kata Eppy

Sementara itu Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah saat hadir mengatakan pentingnya edukasi pada masyarakat dalam pembangunan desa. Sabtu (5/8). “Hentikan semua tetek bengek politik dan itu dimulai dari desa, lempengkanlah dirimu dan kuatkan diri buatlah cara-cara untuk memberi edukasi kepada masyarakat.”

 

 

 

 

About Fitrajateng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*