Menu

Sejarah

Bergulirnya Otonomi Daerah berkonsekuensi pada tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran daerah. Anggaran menjadi instrumen penting dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Setali tiga uang, gerakan transparansi dan akuntabilitas anggaran sedang bergeliat. Guna merespon momentum itu, pada 17 Juni 2010, Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) dibawah Sekretaris Jenderal (Sekjen) Yuna Farhan, membangun komitmen bersama para penggiat anggaran mendeklarasikan lahirnya Sekretariat Daerah Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Tengah.

FITRA Jawa Tengah yang bekerja di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang membawahi 35 Kabupaten/Kota. FITRA Jawa Tengah adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran daerah. Organisasi ini bersifat otonom, non sekterian, dan dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.

Sebagai Deklarator Fitra Jawa Tengah adalah Yusuf Murtiono, Mustika Aji (Formasi Kebumen), Syaiful Musta’in (Lakpesdam NU Cilacap), Sunaryanto (BIAT Boyolali), Mayadina ROhma Musfiroh (Lakpesdam NU Jepara), Halinawati (GEMASIKA Magelang), Suyatno (PADI Jawa Tengah), Hasan Fatoni (BIAR Karanganyar), M. Nasir Najmudin (Gatra Mandiri Pubalingga), dan Ihsani (IP3D Magelang).