Pemalang – Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Seknas FITRA) bekerjasama dengan KOMPAK atas dukungan DFAT Australia menyelenggarakan program Sekolah Anggaran Desa (Sekar Desa) di Kabupaten Pemalang sejak bulan Agustus 2019.

Program yang berjalan tepat 5 bulan ini berada di lokasi Desa-desa dampingan yang seluruhnya berada di Kecamatan Belik, yaitu desa Belik, desa Kuta dan desa Sikasur. Selain Sekolah Anggaran Desa juga ada program Pekan Aspirasi yang dilakukan oleh BPD untuk meningkatkan tugas dan fungsi BPD kegiatan berjalan Selama 5 bulan kedua kegiatan tersebut dilakukan.

Pada hari senin (30/12/19) bertempat di pendopo Kecamatan Belik FITRA menggelar Konferensi Pers yang dihadiri oleh Sekretaris Kecamatan beserta PTPD Kecamatan Belik dan juga perwakilan dari Dinpermasdes Kabupaten Pemalang, kemudian hadir juga perwakilan dari kepala Desa dan BPD 3 Desa dampingan serta 9 desa lain yang di kecamatan Belik.

Dedi selaku Sekretaris Kecamatan Belik juga menyambut baik kegitan Sekar Desa dan Pekan Aspirasi yang telah dilakukan selama 5 bulan di 3 desa dampingan tersebut. Hal ini dilakukan Desa menjadi lebih baik dalam pengelolaan anggaran dan terbuka penyampaian aspirasi.

FITRA juga memberikan metode yang cukup efektif untuk BPD dari masing-masing desa dapat melakukan tupoksinya sesuai regulasi. Melalui Pekan Aspirasi, BPD lebih dapat memahami bagaimana melaksanakan amanahnya dengan baik.

Kukuh Ajianto, Sekretaris BPD Desa Sikasur, Kec. Belik

Dalam acara konferensi pers ini masing-masing dari 3 desa dampingan menceritakan pengalamannya selama 5 bulan terakhir berkaitan dengan program dari Seknas FITRA. Selain Sekolah Anggaran Desa yang dilaksanakan didalam forum belajar, Seknas FITRA juga memberikan metode yang cukup efektif untuk BPD dari masing-masing desa dapat melakukan tupoksinya sesuai regulasi. Melalui Pekan Aspirasi, BPD lebih dapat memahami bagaimana melaksanakan amanahnya dengan baik. Seperti yang dikemukakan Kukuh Ajianto, bahwa Pekan Aspirasi sebagai kanal Aspirasi karena selama ini hanya ada Musdes yang pesertanya hanya perwakilan dari masyarakat sehingga tidak inklusif. Awalnya memang BPD khawatir terjadi kegaduhan dalam masyarakat dengan adanya pekan aspirasi ini namun setelah dilakukan ternyata tidak seperti yang dikhawatirkan, dengan adanya serap aspirasi melalui form masyarakat bisa lebih bertanggung jawab atas aspirasi dan aduan yang disampaikannya sehingga bisa menjadi acuan ketika musdes.

Begitu juga apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua BPD Kuta, Suroso bahwa adanya Sekar Desa ini bisa menjalin silaturahmi antar lembaga karena yang tadinya jarang bertemu antar lembaga bahkan baru kenal dengan lembaga lain ketika belajar bersama di Sekar Desa. Selain itu untuk BPD sendiri bisa menjadi tahu apa tugas dan fungsi BPD yang sesuai dengan regulasi yang berlaku sehingga muncul semangat dan keinginan dari seluruh anggota BPD desa Kuta agar bisa bekerja sesuai denga regulasi yang berlaku. Selain Sekar Desa, Pekan Aspirasi juga bisa bermanfaat untuk penunjang RPJMDes dan bisa melibatkan kaum disabilitas dan perempuan yang biasanya jarang dilibatkan.

Nadirin Perwakilan BPD Desa Belik, menurutnya sebelum adanya FITRA BPD belum mengetahui tugas dan fungsi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku biasanya BPD hanya tanda tangan saja, namun setelah adanya FITRA BPD menjadi tahu apa tugas dan fungsi yang sesuai dengan regulasi sehingga sekarang sering bermusyawarah dan menjalin komunikasi intens dengan PemDes. Adanya pekan aspirasi ini seluruh masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya termasuk disabilitas dan kaum perempuan, hasil dari aspirasi dan aduan yang disampaikan masyarakat bukan hanya utuk desa namun juga untuk supra desa. Di desa belik juga akan mengadakan pekan aspirasi khusus disabilitas untuk penyandang disabilitas yang ada di desa belik agar aspirasi dan aduan mereka juga bisa tersalurkan.

Menurut Bagus Sutopo perwakilan dari Dinpermasdes Kabupaten pemalang program ini sangat luar biasa dan patut untuk direplikasi di desa-desa lain yang ada di kabuaten Pemalang dan dijadikan program Pemda namun harus ada komitmen dari masing-masing PemDes dan BPD, anggaran dan keterlibatan dari PTPD juga Dinpermades. Selain ketiga komitmen tersebut Bagus Sutopo juga menginginkan adanya FORKOM BPD tingkat kabupaten. (RedG/KH)

Sebagaimana termuat dalam portal berita G-News, edisi Jum’at 03 Januari 2020