Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Penyakit Corona virus 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional non-alam. Penetapan status bencana tertuang dalam Perpres 12 Tahun 2020 tentang Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Pertimbangan Keputusan tersebut adalah semakin banyaknya kasus penyebaran Covid-19, jumlah korban yang terus meningkat, kerugian materiil yang semakin besar dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan sosial. Dikutip dari situs worldometer.info, Indonesia merupakan negara dengan angka kematian akibat Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) nomor 2 di wilayah Asia tenggara di bawah Filipina. Per tanggal 27 Agustus 2020, total kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia sebanyak 160,165 kasus dengan korban meninggal sebanyak 6,944 orang. Sementara data BNN menunjukan prosentase angka kematian akibat pandemi di Indonesia sebesar 4,3 persen. Rata-rata ini masih lebih tinggi dari angka kematian dunia yang berada di 3,54 persen.

Presiden Jokowi juga telah menandatangani Inpres 4 Tahun 2020 tentang Pemfokusan Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Inpres tersebut menyerukan kepada kementerian dan pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi anggaran yang ada untuk mempercepat penanganan Covid-19 sesuai protokol. Kementerian dan pemerintah daerah diminta segera merevisi anggaran dan menyerahkannya kepada Menteri Keuangan. Pada akhir Maret 2020, Presiden memutuskan untuk menambah alokasi belanja dalam APBN menjadi Rp. 405,1 triliun. Dengan alokasi untuk bidang kesehatan sebesar Rp. 75 triliun, perlindungan sosial Rp. 110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus kredit UKM sebesar Rp70,1 triliun, dan kredit pemulihan ekonomi sebesar Rp. 150 triliun. Alokasi anggaran yang besar untuk penanganan Covid-19 harus dibarengi dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaannya. Termasuk di dalamnya adalah Pemerintah diharapkan terus melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Di Jawa Tengah, sejumlah 35 kabupaten/kota telah melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid-19 di daerah pada APBD tahun 2020 dengan mengacu pada regulasi dari kementerian, baik Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri.

FITRA Jawa Tengah telah melakukan uji akses terhadap data anggaran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui pengiriman surat maupun secara elektronik dengan mengakses melalui website beberapa bulan yang lalu untuk dijadikan sebagai bahan dalam membuat catatan analisis dan untuk melihat sejauhmana tingkat serapan realisasi anggaran di kabupaten/kota di Jawa Tengah. Dan sejauhmana tingkat kepatuhan pemerintah daerah.

DAERAH DENGAN ANGGARAN TERTINGGI DAN TERENDAH

Sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah mengalokasikan anggaran untuk Pencegahan dan penganganan Covid-19. Dari 35 Kabupaten/kota tersebut terdapat 10 daerah dengan alokasi anggaran tertinggi; yaitu Kota Semarang yang mencapai Rp 273,17 Miliar, Kab. Cilacap Rp 246,58 Miliar, Kab. Klaten Rp 220,47 Miliar, Kab. Magelang Rp 195,54 Miliar, Kab. Sukoharjo Rp 15,21 Miliar, Kota Magelang Rp 145,97 Miliar, Kab. Banyumas Rp 111,56 Miliar, Kab. Grobogan Rp 103,12 Miliar, Kab. Temanggung Rp 90,87 Miliar dan Kab. Batang yang mengalokasikan anggaran sebanyak 84,65 Miliar. Sementara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar 1,833 Triliun.

Daerah dengan Anggaran Penanganan Covid19 Tertinggi di Jawa Tengah

Selain itu, dari sejumlah daerah yang telah mengalokasikan anggaran, terdapat beberapa daerah yang porsi anggarannya sangat kecil. Kabupaten/Kota yang alokasi anggaran terendah adalah Kab. Semarang yang mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 68,44 Miliar, Kab. Blora Rp 67,21 Miliar, Kab. Pekalongan Rp 65,91 Miliar, Kab. Wonogiri Rp 64, 79 Miliar,  Kab. Kudus Rp 64,56 Miliar, Kab. Purworejo Rp 57,82 Miliar, Kab. Purbalingga Rp 52,03 Miliar, Kota Pekalongan Rp 51,81 Miliar, Kab. Sragen 46,57 Miliar dan Kota Tegal 25,72 Miliar.

10 Kab/Kota di Jawa Tengah dengan Anggaran Penanganan Covid Terendah

Meskipun demikian FITRA Jawa Tengah mengapresiasi terhadap Kabupaten/Kota yang telah melakukan refocussing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid 19 dan meng-update melalui kementerian keuangan maupun kementerian dalam negeri. Karena terdapat beberapa daerah yang belum melakukan updating anggaran terhadap kementerian tersebut.

DAERAH YANG TIDAK UPDATE ANGGARAN

Selain beberapa daerah di Jawa Tengah yang telah meng-update anggaran kepada Kementerian Dalam Negeri, terdapat juga daerah yang sampai saat ini belum melakukan updating anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 di daerah. Daerah-daerah tersebut, yaitu Kab. Banjarnegara; Kab. Boyolali; Kab. Brebes; Kab. Demak; Kab. Jepara; Kab. Karanganyar; Kab. Kebumen; Kab. Kendal; Kab. Pemalang; Kab. Rembang; Kab. Tegal; Kota Salatiga; dan Kota Surakarta.

DAERAH DENGAN SERAPAN ANGGARAN TERTINGGI DAN TERENDAH

Sementara daerah dengan realisasi serapan tertinggi adalah Kota Pekalongan yang tingkat penyerapan anggarannya mencapai 98% dari total anggaran 51,81 Miliar. Sedangkan daerah dengan serapan terendah Kota Magelang yang hanya tingkat serapan 18% dari total anggaran Rp 145,97 Miliar.

DAERAH DENGAN SERAPAN ANGGARAN TERTINGGI BIDANG KESEHATAN, JARING PENGAMAN SOSIAL DAN PENANGANAN DAMPAK EKONOMI

Alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan covid 19 didaerah diperuntukkan untuk belanja bidang kesehatan, bidang jaring pengaman social dan bidang penanganan dampak ekonomi, hasil update FITRA Jawa Tengah pada 31 oktober 2020 realisasi anggaran covid 19 Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah yaitu realisasi dibidang kesehatan 48 % dengan total anggaran 1.195,09 Triliun, bidang jarring pengaman social 55 % dengan anggaran 978,37 Triliun dan realisasi penanganan dampak ekonomi 15 % dengan anggaran 215,12 Triliun.

Serapan anggaran covid 19 di Jawa Tengah dari bidang kesehatan per 31 Oktober 2020 yaitu 42 %, sedangkan serapan dari 10 (sepuluh) daerah Kabupaten/Kota tertinggi yaitu Kab. Banyumas dengan serapan 112 %, Kota Pekalongan serapan 95%, Kab. Grobogan serapan 82 %, Kab. Batang serapan 64%, Kota Semarang serapan 63%, Kab. Kudus serapan 61%, Kab. Purworejo serapan 60%, Kab. Pati serapan 55%, Kab. purbalingga 54% dan Kab. Magelang dengan serapan 52%.

Sementara serapan anggaran  bidang jaring pengaman sosial di Provinsi Jawa Tengah baru terserap 79%, dari 10 (sepuluh) Kabupaten/kota di Jawa Tengah dengan serapan tinggi yaitu Kota Pekalongan dengan serapan 100%, Kab. Grobogan serapan 99%, Kab. Pekalongan dengan serapan 96%, Kab. Sukoharjo dengan serapan 94%, Kab. Purworejo dengan serapan 94%, Kab. Semarang dengan serapan 74%, Kab. Temanggung dengan serapan 73%, Kab. Kudus dengan serapan 71%, Kota Semarang dengan serapan 71% serta Kab. Purbalingga terserap 68%.

Selanjutnya serapan anggaran Covid 19 pada bidang penanganan dampak ekonomi  provinsi Jawa Tengah terserap 79%, dari 10 (sepuluh) daerah dengan serapan tinggi diantaranya Kab. Sragen terserap 100%, Kota Pekalongan terserap 100%, Kab. Pekalongan terserap 100%, Kab. Purworejo terserap 92%, Kab. Blora terserap 90%, Kab. Purbalingga terserap 84%, Kota Semarang terserap 52%, Kota Tegal terserap 19%, Kab. Wonosobo terserap 11% dan Kota Magelang dengan serapan 10%.

CATATAN DAN REKOMENDASI

  1. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sampai Oktober 2020 dari Total Anggaran untuk penanganan dan pencegahan Covid-19 yang mencapai Rp 1,833 Triliun, realisasi penyerapan anggaran baru mencapai 71%.
  2. Sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang telah meng-update anggaran melalui Kementerian Keuangan maupun Kementerian Dalam Negeri, rata-rata baru mencapai 48% dari total anggaran yang dialokasikan. Hal tersebut salah satunya disebabkan karena ketidak mampuan Kepala Daerah dalam mengelola anggaran, terbukti dengan minimnya anggaran yang belum terserap.
  3. Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang belum mengupdate alokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan Covid-19 sebanyak 13 daerah. Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas publik, seharusnya Pemerintah Daerah sesegera mungkin melakukan update data anggaran tersebut.
  4. Problem yang dihadapi oleh masyarakat (publik) terkait dengan kasus Covid-19 salah satunya adalah sulitnya mendapatkan informasi tentang seberapa jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Pemerintah Daerah harus terbuka (transparan) serta banyak melibatkan masyarakat baik dalam perencanaan dan penganggaran maupun pelaksanaan.
  5. Pemerintah Daerah harus berani membuka kanal aspirasi/aduan yang ditujukan untuk menampung saran dan masukan dari masyarakat. Kanal tersebut dapat berupa aplikasi/website yang didalamnya memuat item salah satunya tentang informasi Covid-19 termasuk alokasi dan peruntukan anggarannya.

Penulis: M. Iklil