Tentang Kami


Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah organisasi yang bergerak dalam bidang kontrol sosial untuk transparansi proses-proses penganggaran Negara. Organisasi ini bersifat otonom, non-profit (nirlaba), dalam melaksanakan gerakannya bersifat independen.

FITRA didirikan dalam rangka mendorong terpenuhinya hak-hak rakyat untuk terlibat dalam seluruh proses penganggaran, mulai dari proses penyusunan, pembahasan, pelaksanaan anggaran sampai pada evaluasinya. Fitra bersama seluruh komponen rakyat membangun gerakan transparansi anggaran hingga terciptanya anggaran negara yang memenuhi kesejahteraan dan keadilan rakyat. Upaya membangun gerakan transparansi anggaran ini diupayakan dengan penuh integritas, independen dan inovatif.

Integritas adalah pengejawantahan dari spirit organisasi untuk menjaga keutuhan antara apa dipikirkan, dikatakan dan dilakukan. Keutuhan itu akan menjamin terwujudnya sikap dan perilaku anggota organisasi yang bersih, terbuka dan bertanggung jawab.

Independen merupakan perwujudan dari sikap tidak berpihak, non partisan dan tidak mengelola anggaran yang bersumber dari pemerintah maupun pinjaman luar negeri.

Sedangkan inovatif adalah komitmen untuk mengedepankan penciptaan pengetahuan, keterampilan dan kiat-kiat baru dalam upaya memperbaiki produk kebijakan yang lebih visioner, kontekstual, substansif dan signifikan dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Sebagai salah satu simpul jaringan, organisasi FITRA Jawa Tengah berbentuk perkumpulan yang berkedudukan di tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Visi


Kedaulatan rakyat atas anggaran sebagai landasan tata kelola pemerintahan yang baik untuk terwujudnya kesejahteraan rakyat

Misi


Untuk mewujudkan visi tersebut, FITRA JATENG memiliki misi sebagai berikut:

  1. Terlaksananya transparansi dalam setiap tahapan anggaran desa-daerah (perencanaan, pelaksaan dan pertanggungjawaban)
  2. Terwujudnya akuntabilitas pengelolaan anggaran desa-daerah
  3. Meningkatkan partisipasi rakyat dalam setiap tahapan anggaran desa-daerah
  4. Terwujudnya anggaran desa-daerah yang berbasis hak dasar (HAM dan Ekosob) dan berorientasi pada pemenuhan pelayanan dasar publik
  5. Menjadi acuan bagi gerakan transparansi anggaran di Jawa Tengah