Breaking News
Home / Publikasi / Uang Syukuran, Tradisi Suap Pengisisan Jabatan di Klaten

Uang Syukuran, Tradisi Suap Pengisisan Jabatan di Klaten

Klaten – Sidang terkait dengan kasus dugaan korupsi dan suap pengisian jabatan di Klaten dengan terdakwa Kabid Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan Klaten, Suramlan. Sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, Jawa Tengah, Rabu (26/4) menghadirkan saksi Bupati nonaktif Klaten Sri Hartini.

Dalam sidang tersebut Sri Hartini mengungkapkan bahwa suap pengisian jabatan di Klaten atau yang disebut ‘uang syukuran’ sudah menjadi tradisi di Klaten. berita ini sontak menjadi viral di sosial media.

Menanggapi hal itu, Abdul Muslih Koordinator Aliansi Rakyat Anti Korupsi Klaten (ARAKK) mengatakan prihatin dengan jual beli jabatan, karena ini awal terjadinya korupsi.

“Jika jabatan beli secara otomatis akan berupaya mengembalikan modal terus mengumpulkan upeti untuk ngelem agar tidak dipindah atau untuk mempertahankan jabatannya.” kata Muslih saat dikonfirmasi melalui hand phonenya, Jumat (28/4).

Jika prilaku pejabat sibuk mengamankan posisi dengan cara suap menyuap maka tidak akan ada waktu mengurus rakyat.

“ARAKK menyerukan, KPK harus menuntaskan kasus jual beli jabatan di Klaten tanpa pandang bulu, dan perlu adanya uji kopetensi bagi pejabat yang sekarang menduduki jabatan di Kabupaten Klaten. kami mensinyalir adanya pejabat yang sangat tidak kompeten menduduki jabatan saat ini.” pungkasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Kelaten, Marzuki, mengatakan kami sangat prihatin dengan kasus suap yang terjadi saat ini.

“Sudah menjadi rahasia umum jual beli jabatan ini, dan sudah berjalan sejak dulu. tidak hanya jabatan struktural pemerintahan saja, namun sampai jabatan lain seperti kepala sekolah.”terangnya.

Untungnya ditengah apatisme masyarakat Klaten masih ada kelompok masyarakat yang peduli dengan pencegahan korupsi, meskipun mereka tidak punya cukup kekuatan untuk berbuat lebih jauh terkait penindakan kasus korupsi yang terjadi.

“Saya hanya bisa berharap jual beli jabatan ini bisa diungkap oleh yang berwenang, agar pemerintahan di Klaten bernar-benar bersih.”tutupnya

Kasus suap yang melibatkan Bupati nonaktif Sri Hartini adalah hasil dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jumat, 30 Desember 2016.

 

About Fitrajateng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*